SEKITARSURABAYA.COM, MALANG -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) ditunjuk menjadi tuan rumah Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI). Kegiatan dilangsungkan di Grand Mercure Hotel Malang mulai 16 hingga 17 Januari 2025.

Ketua Umum FKDK BPDSI Bahrullah Akbar menjelaskan, kegiatan yang digelar memiliki dua agenda penting. Yaitu seminar nasional dan rapat kerja nasional dengan topik meningkatkan peran pengawasan aktif Dewan Komisaris BPDSI.

"Kegiatan semacam ini Insya Allah bisa menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan (capacity building) kita sebagai pengawas di lingkungan BPD seluruh Indonesia," kata dia.

Bahrullah menjelaskan, FKDK BPDSI adalah wadah untuk menampung aspirasi Dewan Komisaris dalam memberikan kontribusi demi meningkatkan peran BPD dalam dunia perbankan. Dengan adanya wadah ini, diharapkan para anggota bisa memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi serta bertukar pikiran dan pengalaman secara kelembagaan, baik untuk tindakan ke dalam organisasi maupun ke pihak luar.

"Selain itu, forum ini bermanfaat pula untuk tujuan pengembangan profesi dan organisasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan," ujarnya.

Bahrullah menambahkan, tahun lalu BPDSI telah membentuk tim dalam rangka mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan. Mulai dari UU PT, UU Pemerintahan Daerah, dan tentu Peraturan OJK yang spesifik pada tata kelola di lingkungan BPD.

"Dengan peraturan perundang-undangan yang harmonis, otomatis akan terjaga keberlanjutan (sustainability) organisasi. Ini merupakan governance, risk, and control yang paling utama di lingkungan perbankan agar dapat berjalan dengan lancar," ucapnya.

Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, FKDK BPDSI merupakan forum yang sangat strategis karena membahas bagaimana Dewan Komisaris selaku pengawas betul-betul berperan serta berkontribusi untuk bisa memberikan suatu pendapat terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Selain itu, di dalam forum juga dibahas bagaimana membuat pola kebijakan yang paling baik untuk kemajuan perbankan daerah.

Menurutnya, FKDK BPDSI adalah wadah untuk memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, dan juga beradaptasi dengan tantangan zaman. Sebab di era seperti sekarang ini, tata kelola, inovasi layanan digital, dan juga perluasan inklusi keuangan adalah hal yang krusial.

"Maka dari itu, kami memohon bimbingan kepada OJK, BI, dan tim independen lainnya untuk bisa memberikan penguatan kepada digitalisasi," kata Adhy.

Adhy menambahkan, Bank Jatim adalah BUMD di Jawa Timur yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap pendapatan daerah. Peran BJTM sebagai lembaga perbankan penggerak ekonomi daerah juga disebutnya sangat besar, terutama terhadap sektor UMKM, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan ekonomi masyarakat.

"Beberapa waktu lalu, Jawa Timur berhasil mendapat apresiasi terkait dengan daya saing daerah yang tinggi. Ini bisa diraih salah satunya dari kontribusi Bank Jatim," ujarnya.

Pada kegiatan FKDK BPDSI juga berlangsung Seminar Nasional dengan menghadirkan para ahli di bidangnya. Materi yang dibawakan dalam seminar tersebut adalah Audit OJK dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI yang disampaikan oleh Sophia Issabella Watimena.

Selain itu, ada keynote speaker dari anggota VI BPK RI Fathan Subchi dengan topik Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengawasan BPDSI.

"Dengan adanya seminar nasional ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga bisa menjadi pedoman bagi masing-masing BPD untuk lebih baik ke depannya," kata Komisaris Independen Bank Jatim M. Mas’ud Said.