SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam APBD Perubahan 2025. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (5/8/2025).

Kesepakatan ini menjadi dasar pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025, sekaligus menandai komitmen percepatan pembangunan infrastruktur kota melalui skema pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar.

“Alhamdulillah sudah ada kesepakatan terhadap KUA-PPAS. Selanjutnya akan dibahas kembali terkait perubahan anggaran keuangan,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri menyatakan pinjaman ini penting untuk menggerakkan belanja pemerintah di tengah menurunnya tiga faktor utama penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Surabaya, yakni daya beli masyarakat, investasi, dan aktivitas ekspor-impor. Belanja pemerintah diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

“Kita harus berani menggerakkan belanja pemerintah untuk memicu pergerakan ekonomi. Infrastruktur jadi kunci utama,” tegasnya.

Beberapa proyek yang akan didanai melalui pinjaman ini meliputi penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, dan penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Eri menekankan bahwa pembangunan ini harus dilakukan sekarang, bukan ditunda, karena nilai proyek bisa melonjak jika dikerjakan bertahun-tahun kemudian.

Ia mencontohkan bahwa proyek senilai Rp1 miliar hari ini bisa membengkak drastis bila direalisasikan dalam tujuh hingga dua puluh tahun mendatang.

“Kalau dikerjakan 15 atau 20 tahun lagi, biayanya pasti jauh lebih mahal. Jadi harus dimulai sekarang,” jelasnya.

Eri juga memastikan bahwa semua proyek yang dibiayai melalui pinjaman akan rampung sebelum masa jabatannya berakhir agar tidak membebani pemerintahan berikutnya.

“Saya pastikan seluruh proyek selesai dalam masa jabatan saya. Tidak boleh membebani pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan dana infrastruktur Kota Surabaya mencapai Rp20 triliun. Namun, dari total proyeksi APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, hanya tersisa Rp1,7 triliun setelah dikurangi belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial.

Meski demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa langkah pinjaman daerah ini sudah sesuai aturan dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, sejumlah daerah lain di Jawa Timur disebut turut menerapkan langkah serupa, dengan nilai pinjaman lebih besar.

“Kita tidak melanggar regulasi. Bahkan langkah ini juga dilakukan oleh banyak daerah lain. Yang kita ajukan nilainya malah lebih kecil,” ujarnya.