Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) sukses menggelar Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026
SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA — Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) sukses menggelar Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026. Dalam perhelatan akbar tersebut, Komisaris Utama (Komut) Bank Jateng, Adnas, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029.
Agenda strategis yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (3/6/2026) ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, jajaran Sekretaris Daerah Provinsi, serta para komisaris dari 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia.
Munas kali ini berhasil membentuk susunan kepengurusan baru yang solid. Sebanyak 19 orang pengurus yang mewakili tiga koordinator wilayah telah ditetapkan untuk menahkodai organisasi ini tiga tahun ke depan.
Dalam forum tersebut, Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029, didampingi oleh tiga wakil ketua.
Posisi Sekretaris dipercayakan kepada M. Gaussyah dari Bank Aceh. Sementara Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih sebagai Bendahara Umum.
Tim formatur juga menetapkan Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai ketua Dewan Penasehat FKDK BPD SI dan Prof. M. Mas’ud Said dari Bank Jatim sebagai Anggota Dewan Penasehat.
Sebelum puncak Munas digelar, acara diawali dengan Seminar Nasional bertajuk “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”.
Bertindak sebagai tuan rumah sekaligus Pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi dalam pidato kuncinya memberikan penekanan khusus pada peran vital BPD. Ia meminta seluruh bank daerah untuk turun gunung memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“BPD harus mampu mempererat penguatan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini hanya bisa dicapai melalui sinergi yang lebih kuat antara perbankan daerah dan pelaku usaha di lapangan,” tegas Ahmad Luthfi.
Di akhir pertemuan, para komisaris dari 27 BPD seluruh Indonesia menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjadikan BPD sebagai pilar utama penyediaan layanan keuangan sekaligus penyumbang penting bagi kas pemerintah daerah.
Munas FKDK BPD SI 2026 juga menetapkan empat rekomendasi strategis yang harus segera dieksekusi oleh kepengurusan baru. Di antaranya mendorong digitalisasi layanan perbankan agar BPD mampu bersaing di era modern.
Kemudian, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai perbankan daerah. Ketiga, mengoptimalkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Rekomendasi terakhir adalah menjadikan BPD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui kepengurusan yang baru dan agenda transformasi yang progresif ini, FKDK BPD SI optimistis seluruh bank daerah di Indonesia dapat naik kelas, semakin kompetitif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
