Gus Yahya Desak PKB Kembalikan Kepemimpinan Ulama di Tubuh Partai
SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA -- Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengembalikan kepemimpinan ulama di tubuh partai. Sebab, kata dia, sejak awal, PKB dibentuk oleh Nahdlatul Ulama sebagai wadah kepemimpinan ulama di dunia politik.
"Mendesak agar mengembalikan kepemimpinan ulama (di PKB) karena dulu didirikan NU sebagai wadah kepemimpinan ulama di dunia politik. Kami tidak akan berhenti (berjuang) sampai berhasil," kata Gus Yahya di Kantor PCNU Surabaya, Jalan Bubutan VI, Surabaya, Senin (19/8/2024).
Gus Yahya dan para kiai sepuh NU memang menggelar pertemuan di Kantor PCNU Surabaya. Gus Yahya mengatakan, para kiai sepuh NU yang hadir dari seluruh Indonesia telah memerintahkan PBNU untuk mengembalikan PKB ke desain awal saat partai tersebut dibentuk di 1998.
"Kami tadi laporkan kepada para kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia, dan para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar itu sampai tercapai agregasi dikembalikannya ulama dalam kepemimpinan PKB," ujarnya.
Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar menambahkan, hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan PKB adalah hubungan kesejarahan, ideologis, dan sebagainya. Maka dari itu, kata Anwar, kalau ada yang mengatakan tidak ada hubungan antara NU dan PKB adalah pernyataan ahistoris yang tidak bisa diterima.
Meski demikian, lanjut Anwar, dalam perjalanannya, PKB telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan cita-cita dibentuknya partai. Di antaranya menghilangkan amanat harus adanya kepemimpinan ulama di tubuh partai.
"Dalam perjalanannya, dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Paling prinsipil adalah men-down grade, mengkebiri, bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan founding father bahwa ulama pemegang amanat tertinggi partai," ucapnya.
"Kiai telah memberi mandat kepada PBNU dan ketua umum agar melakukan langkah-langkah strategis agar (PKB) kembali pada kebenaran. Benar dalam hal mengembalikan hak ulama, dalam memanage partai, memanage keuangan, benar dalam menempatkan kader-kadernya, dan benar dalam menjalankan musyawarah," tambah Anwar.