SURABAYA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) meraih penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, sebagai bank penyalur belanja pemerintah terbesar sepanjang semester I/ 2024.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN. "Sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN, baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dananya, dapat terus ditingkatkan," kata Busrul, Rabu (28/8/2024).

Busrul mengatakan, belanja pemerintah merupakan game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di Jawa Timur, di tengah berbagai tantangan yang ada. Menurutnya, dengan kelancaran belanja otomatis akan semakin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah.

"Jadi berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan maksimal," ucap Busrul.

Berdasarkan data Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, hingga 31 Juli 2024, kredit program tersalur sebesar Rp 27,82 triliun kepada 643,6 ribu debitur. Kredit program tersebut didominasi oleh penyaluran KUR yang mencapai Rp 27,30 triliun dan telah tersalur kepada 519 ribu debitur.

Kemudian penyaluran UMi sebesar Rp 516,03 miliar untuk 124 debitur. Selanjutnya, penyaluran FLPP di Jawa Timur mencapai 595,40 miliar sebanyak 5.116 rumah.

Khusus Bank Jatim, sukses menyalurkan kredit program sebesar Rp 2,20 triliun pada periode tersebut, dengan jumlah debitur sebesar 16.987. Kemudian untuk rekening pemerintah daerah di Jawa Timur per 31 Juli 2024, Bank Jatim telah mengelola 39 RKUD (provinsi/kabupaten/kota) dengan dana pagu APBN yang dikelola sebesar Rp 63,49 triliun. Selain itu, Bank Jatim juga menghimpun 7.379 RKD (desa) dengan dana pagu APBN dikelola Rp 7,71 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Jatim, Didyk Choiroel menjelaskan, APBN pada kementerian/ embaga dan Pemda di Jawa Timur berperan penting dan strategis bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, APBN dikumpulkan dari kegiatan perekonomian masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan, pembangunan, ketertiban, keamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI.

"Untuk mencapai tujuan APBN, kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting," ujarnya.

Adapun kapasitas meliputi proses administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pembayaran. Kemudian akuntabilitas meliputi proses pencatatan, pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja output, outcome, impact.

"Belanja pemerintah yang solid juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat," ucap Didyk.