SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menunjukkan keseriusannya mendukung program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun 2025.

Dimana Bank Jatim telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta komitmen bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman meyakini, penandatanganan PKS tersebut dapat saling menguntungkan bagi masing-masing pihak, karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dari BJTM," kata Busrul.

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu menstabilkan ekonomi masyarakat dan Bank Jatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

"Selain PKS, kami juga berkomitmen untuk mensukseskan program 3 juta rumah yang digulirkan oleh pemerintah. Dengan adanya program ini tentu saja ke depannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau," ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada 2025.

"Sesuai dorongan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Heru meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock. Upaya ini, kata dia, merupakan terobosan nyata dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75 persen dan perbankan 25 persen. Namun, diharapkan ada tindak lanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan," kata Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, kata dia, program ini tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," ujarnya.