SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA -- Rencana Bank Indonesia (BI) meluncurkan Payment ID, sistem pembayaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang semula dijadwalkan pada 17 Agustus 2025, resmi ditunda.

Pakar keamanan siber Universitas Airlangga (Unair) Aziz Fajar menilai, Payment ID memang berpotensi mempermudah deteksi transaksi mencurigakan di sektor keuangan.

Sistem terintegrasi ini memungkinkan pemerintah memantau transaksi tidak wajar secara real time tanpa harus memeriksa laporan keuangan tahunan secara manual.

"Misalnya transaksi biasanya hanya ratusan ribu, tiba-tiba ada transaksi bernilai ratusan juta. Dengan Payment ID, pemerintah bisa langsung mengetahui siapa pengirim dan penerimanya,” ujar Aziz, Minggu (24/8/2025).

Namun demikian, Aziz menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebelum sistem ini diimplementasikan. Kasus kebocoran data KTP sebelumnya menjadi peringatan serius agar Payment ID tidak menimbulkan risiko baru.

“Kalau data sampai bocor, pola pengeluaran masyarakat bisa diakses pihak tidak bertanggung jawab dan diperjualbelikan, misalnya ke perusahaan pinjaman online,” ucapnya.

Aziz menambahkan, keberhasilan Payment ID sangat bergantung pada infrastruktur cyber security yang kuat. Tanpa itu, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada transaksi digital dan kembali ke cara offline yang dapat menghambat laju ekonomi digital Indonesia.

Selain itu, ia juga mendorong peningkatan literasi digital bagi semua kalangan, mulai remaja hingga orang tua, agar masyarakat paham pentingnya keamanan transaksi di era digital.