SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA -- Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo menyoroti gaya komunikasi pejabat publik yang dinilainya terlalu kaku dan minim empati.

Alih-alih memperkuat kepercayaan masyarakat, cara penyampaian pesan yang dilakukan pejabat publik justru kerap menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat.

Fenomena ini disebutnya ironis di tengah tingginya tunjangan komunikasi yang mereka terima. Suko menilai, komunikasi pejabat publik di Indonesia masih jauh dari ideal.

“Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik seharusnya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).

Suko menyebut, lemahnya komunikasi publik dipengaruhi budaya politik feodal yang masih mengakar. Pola relasi atasan-bawahan yang kaku membuat komunikasi bersifat satu arah.

Selain itu, kurangnya keterampilan komunikasi yang melayani juga memperparah kondisi ini. Ia juga menyoroti rendahnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri saat pejabat publik melakukan kesalahan.

“Di negara maju, mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Di Indonesia, justru dianggap kelemahan. Padahal langkah ini menjaga martabat lembaga dan kehormatan pribadi,” tegasnya.

Untuk membenahi masalah ini, Suko menyaranka empat langkah penting. Di antaranya, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi, termasuk listening skill dan crisis communication.

Kemudian, membangun budaya akuntabilitas agar meminta maaf atau mundur tak dipandang lemah. Selanjutnya, memanfaatkan media digital untuk dialog dan transparansi, bukan sekadar pencitraan.

Langkah terakhir adalah memberikan teladan komunikasi empatik dari pimpinan tertinggi agar mengalir ke seluruh birokrasi.

“Jika empat hal ini diterapkan konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi yang baik bukan hanya soal etika, tetapi juga kunci sukses tata kelola pemerintahan,” kata Suko.