SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA -- Pakar komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Titik Puji Rahayu mengkritisi rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berencana menerapkan kebijakan satu orang satu akun media sosial.

Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi memangkas penyebaran informasi positif sekaligus tidak menyentuh akar masalah hoaks di Indonesia.

Menurut Titik, kebijakan ini lahir dari asumsi keliru bahwa jumlah akun berbanding lurus dengan persebaran informasi bohong.

“Kalau berpikir mengurangi akun akan mengurangi hoaks, itu seolah-olah satu akun hanya menyebarkan satu hoaks. Padahal satu akun bisa menyebarkan ratusan bahkan ribuan hoaks. Jadi unit analisisnya harus jumlah hoaks, bukan jumlah akun,” kata Titik, Senin (22/9/2025).

Titik menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan hoaks mayoritas disebarkan oleh bot atau akun otomatis, bukan akun organik milik manusia.

“Yang banyak menyebarkan hoaks itu biasanya adalah bot, tapi kenapa yang dihukum justru manusia? Padahal bot hanyalah software yang dirancang untuk berperilaku seolah-olah manusia di media sosial,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa memiliki lebih dari satu akun media sosial adalah hal wajar dengan tujuan yang berbeda-beda.

“Ada akun yang digunakan untuk citra profesional, sementara akun lain untuk pertemanan atau ekspresi pribadi,” tambahnya.

Sebagai alternatif solusi, Titik menilai pemerintah perlu lebih fokus pada peningkatan literasi digital dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau masyarakat sejahtera dan teredukasi, mereka akan lebih kebal terhadap misinformasi dan tidak sembarangan menyebarkan informasi,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah agar mengarahkan energi pada penguatan industri media digital nasional.

“Lebih baik pemerintah fokus membangkitkan industri digital. Manfaatnya bukan hanya politik dan demokrasi, tetapi juga ekonomi, sosial, dan kultural. Itu akan lebih berdampak jangka panjang,” ucapnya.