SEKITARSURABAYA.COM, SURABAYA -- Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya dinilai perlu dipercepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan serius yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah kota.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Fitri Ismiyanti, menilai skema pembiayaan alternatif menjadi solusi agar berbagai proyek strategis tidak terhambat. Menurutnya, pinjaman daerah maupun kolaborasi dengan pihak eksternal bisa dipertimbangkan selama perencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Surabaya mungkin perlu rencana pembiayaan alternatif, bisa melalui pinjaman daerah ataupun strategi pembangunan lain. Hal ini agar proyek infrastruktur tetap berjalan di tengah tantangan fiskal yang ada,” ujar Prof. Fitri di Surabaya, Selasa (30/9/2025).

Prof. Fitri menegaskan, kondisi keuangan Kota Surabaya saat ini relatif sehat. Berdasarkan catatannya, nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) berada jauh di atas ambang batas minimal 2,5, sehingga Pemkot Surabaya masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman sekaligus tetap menjalankan belanja pembangunan lainnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat sebelum mengambil pinjaman. “Kalau misalnya pinjam Rp100 miliar, harus diproyeksikan tenor pinjaman, bunga yang harus dibayar, dan kemampuan APBD untuk membayarnya,” jelasnya.

Ia juga menekankan, masyarakat harus diyakinkan mengenai penggunaan dana pinjaman. Menurutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan difokuskan pada sektor prioritas yang memberi manfaat jangka panjang.

Menurut Prof. Fitri, pembangunan infrastruktur bukan sekadar soal fisik, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat iklim investasi, hingga membuka lapangan kerja baru.

Ia menyebut, nilai Return on Investment of Infrastructure (ROII) dari proyek yang direncanakan mencapai 943%, menunjukkan kelayakan ekonomi yang signifikan.

“Semakin cepat infrastruktur dibangun, semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya,” ujarnya.

Beberapa proyek besar yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya di antaranya Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan di sejumlah titik, pembangunan Flyover Dolog, serta saluran diversi Gunungsari.

Selain itu, juga ada program pemasangan lampu jalan, normalisasi saluran, dan pembangunan jalan baru untuk mempercepat pertumbuhan kawasan ekonomi baru.

“Proyek-proyek itu membutuhkan dana besar, tapi dampaknya signifikan. Selain memperlancar konektivitas dan mobilitas, juga meningkatkan daya saing kota,” paparnya.

Prof. Fitri mengingatkan, manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur tidak bisa dirasakan secara instan. Rata-rata periode balik modal (break even point) dari sisi manfaat publik mencapai sekitar tujuh tahun.

“Karena itu strategi pembiayaan harus cermat agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga,” ucapnya.